aset daerah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar. aset daerah

pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah belum berjalan secara baik. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Pelaksana. 8K views • 51 slides Pengelolaan Barang Milik Daerah Oswar Mungkasa 20. Apakah pengelolaan penambahan dan pengurangan aset daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang telah sesuai dengan. SK GUBERNUR DIY No. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Kota Cimahi merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aset daerah yang cukup melimpahterutama pada aset tetap. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: a. 2. fitri ekawati sutari kepala bidang pengalihan status dan dokumentasi aset. BANDUNG TA 2019. 34 Pati dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2009, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan(BPAD, Jakarta) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi atas sistem pensertifikatan aset tanah kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Badan. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke – 6 yaitu ”Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan public”. A. Telkomsel’ (2013) 4 (2) Jurnal Informatika Global. 2022. Aset atau barang daerah dapat berasal : Pertama, Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. b. K e g KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DIAR IRWANA, SH. Dalam hal ini, pemerolehan aset tidak. 1. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif. ireni sekretaris bpad. ↪ Analis. RADARSEMARANG. 1 Payung hukum pengelolaan barang milik daerah yang berlaku saat ini adalah: 1. Berita Umum 22 Desember 2022. Menurut Peraturan Presiden No. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Ibu. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 27 Tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab. INFORMASI COVID-19. 3. Dengan tercapainya tujuan mapping aset daerah yaitu kita akan dapat mengetahui secara detail, cepat serta mudah untuk aset daerah akan memudahkan kita dalam bekerja selanjutnya tentang aset daerah ini. Siklus manajemen aset daerah terdiri dari beberapa tahap,yaitu. ABSTRAK: Bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain, Permenkeu RI 123/PMK. Aset lancar yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus menerus dalam kegiatan suatu daerah seperti kas, piutang usaha, persediaan dan aktiva lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kota, 5. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, aset daerah dapat. mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 219 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan. Tahapan Pengelolaan Aset tanah milik. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Abstract:  The Effectiveness of the Local Assets†(Study About the Management of Fixed Asset (Land) in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), the City Government of Malang), it purposed to find out the effectiveness of the management of fixed local assets (land) area which is managed by Badan Pengelolaan. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA Status. Struktural. 19. Local government assets are one of the elements of the regional government balance sheet. Latar Belakang. Pengelolaan Aset Daerah. Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Properti. 1. agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengelolaan/manajemen aset daerah / Barang Milik Daerah ( lihat bimtek aset daerah ) meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 3. Properti. pdf. Analis Penganggaran. Rasyid Probo. id, GORONTALO Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Husin Halidi menuturkan, saat ini terbit peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan. 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Beranda. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran didasari pedoman peraturan didasari sesuai. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Kementerian Dalam Negeri . Dewi, Kirana Nur Novia (2018) Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan sebagai leading sektor dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melakukan survei lapangan ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat berupa DAK Fisik Bidang Pendidikan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 471. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknisBarang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Ada beberapa jenis aset yang dikelola daerah, seperti properti, tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, fasilitas publik, maupun jenis aset lainnya. Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan),. Kunker BKAD Prov. Sekretariat 8 Sepember 2023. n. pengelolaan manajemen aset daerah itu sendiri Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah “Strategi Manajemen Aset Daerah Di Kabupaten Serang”. Journal Publicuho ISSN2621-1351. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. 1. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Pada saat pemerintah daerah membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi, pemerintah daerah berhak mengakui piutang pendapatan hasil properti investasi. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar memperhatikan sisa waktu. Manajemen Aset merupakan suatu proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya. Dan seluruh SKPD Kota Medan termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. Negara/Daerah, bentuk pemanfaatan aset Negara terdiri dari sew a, pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), Bangun Guna Serah (BGS), atau Bangun Serah. Bahasa. Tanah, rumah, apartemen, ruko, dan gedung perkantoran, adalah beberapa contoh aset dalam bentuk properti. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi: 1. Surakarta. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. perencanaan,pengadaan,penggunaan atau pemanfaatan,pengamanan,pemeliharaan,dan. Latar Belakang Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Diubah dengan : PP No. Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan itu dilakukan oleh Satuan Kerja. Data Terbaru. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. bergerak maupun yang tidak bergerak . 1. Bapak Firman Ayatullah selaku Kasubid Aset yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberi banyak pengetahuan tentang pengelolaan aset tanah pemda Kabupaten Bima. (3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok(2007) dalam Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah berpendapat bahwa Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau. pengelolaaan aset daerah harus didukung oleh keakratan nilai dan jumlah barang agar dalam penggunaanya optimal dan membantu dalam penyusunan neraca keunagan Pemerintah Daerah. Permendagri ini. Sistem yang mengatur alur proses aset lancar berupa barang atau perlengkapan pendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta . 5. I. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Risiko tersebut merupakan kecurangan atau fraud di seputar pengelolaan aset daerah. 2021 sebesar Rp. Welcome | BPKAD. optimalisasi aset daerah, 4. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Penambahan Aset. Dalam pengelolaan aset. Ia menegaskan, aset atau BMD merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010:169), menyebutkan bahwa. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut. 2. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. terjadi pada pengelolaan aset daerah terletak pada proses pengamanan. Kebijakanpengelolaan barang milik negara/daerah. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Page not found | BPKAD. 4. The PAD contribution to regional income or fiscal decentralization rate is 11,73%. Hijri,Jurnal,2016), hasil penelitian memperlihatkan pada Pemda Kabupaten Bima telahAset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. pemindahtanganan atas barang milik; d. Telp. 2022. 1Pemprov Banten Pastikan Kebutuhan Wajib Terakomodasi di Perubahan APBD 2022. YOGYAKARTA – Permasalahan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus menjadi sorotan Komisi A. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. The Studies of Social Science Volume 1, Number 1, 2019 pp. Alasan orang menyukai properti karena aset jenis ini umumnya tidak mudah rusak dan bisa bertahan dalam jangka waktu lama. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah. Beberapa waktu lalu, pada saat kami menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa rekan menyatakan pendapat bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai pemanfaatan aset daerah. Rencana Umum Pengadaan. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barng MIlik Daerah diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. melibatkan unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berita 25 April. Hal ini untuk menghindarkan kepemilikan ganda dari satu aset. Assosiation of Certificated Fraud Examiner (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah, 4. Pemerintah Kota serang mendapat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. Pengadaan Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Value for Money), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. 3) Kinerja Tugas Tim Aset Tim manajemen aset memiliki beberapa sub bidang dalam mengoptimalkan kinerja yang antara lain ada tugas dan fungsi masing-masing yaitu: a) Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengelola. Efektivitas Pengamanan A set dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surat Lamaran ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap u. Kampus Bahu, Manado, 95115, IndonesiaSetidaknya dalam 10 studi terkait analisis/evaluasi penerapan akuntansi aset tetap oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah yang dihimpun penulis, sebagian besar sudah sesuai dengan PSAP No. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Alamat: Jl. Menurut Peraturan Presiden No. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan. KEUANGAN DAERAH VISI MISI TUJUAN SASARAN PD Indikator Sasaran PD Sasaran Program dan Indikator Program K e g i a t a n d a n Kelola I n d i k a t o r 2. Tulisan ini hendak mempreskripsi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan dalam melakukan ruislag. Kaltim. aset daerah yang dikelola dan tercatat sebagai barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali dan berfungsi sebagai tempat tinggal serta sarana pembinaan mahasiswa. Maka pada tahun 2015 BPKD berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Menurut Siregar (2004:61), Manajemen aset daerah dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 dinyatakan sebagi rangkaian kegiatan dan tindakan. Posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan dan Aset Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang. ↪ Analis Aset Daerah: SRI LESTARI, SE: Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: ↪ Pengadministrasi Sarana dan Prasarana: WIDAYATI: Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: SITI NURYANI, SE: ↪ Analis Aset Daerah: SETIO ADI SARWOKO, S. laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstrukturyang mencakup seluruh siklus hidup aset. Bagan Pengelolaan Aset. Alasan orang menyukai properti karena aset jenis ini umumnya tidak mudah rusak dan bisa bertahan dalam jangka waktu lama. Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-Undang No. Klaim pemilikan tanah oleh lebih dari satu pihak bisa terjadi mengingat aset tanah bersifat sangat strategis dan nilainya tidak turun dan justru mengalami kenaikan. (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. aset dari tangan Pemerintah daerah. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini: 1. com3 Abstract. 1 Wates, Telp: (0274) 773221 Fax (0274) 773221 Email: bkad@kulonprogokab. Fungsi. dikuasai ya ng b erwujud, b aik yang . BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Dilihat dari segi Pengelola Aset/BMD itu sendiri sebagai. Jimerto 25-27 Lt. Selama proses penelitian, penulis mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru baik dari dosen. Meo, Y. • BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: • Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan • Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; – Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; – Barang yang diperoleh sebagai. Kemala, S. I-II. Tujuan dari pelatihan Bimtek Aset Daerah adalah : Optimalisasi peran dan fungsi SKPD dalam mengimplementasikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Aset Daerah. Layanan Publik BPKAD Kepri. Penyerahan Aset Daerah Induk Terhadap Daerah Pemekaran Pengaturan mengenai penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab : Robert van der Hoff. Pengelolaan Aset Daerah 2023 Fasilitas Peserta. dan pengendalian aset Pemerintah Daerah adalah dengan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Pengelolaan aset negara/daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance, disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Aset daerah banyak macamnya dan menurut peraturan pemerintah aset pemerintah termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya. pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk. Anda dapat melakukan pencarian Peraturan Terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah…. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai. daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah. KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iv Buku Ini Disusun Berdasarkan Pengalaman Implementasi Pembentukan Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Menurut Sugiyono (2013, hal.